Page 200 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

Pasal 131

(1) Untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal
129, Baleg dapat membentuk panitia kerja.
(2) Dalam hal Baleg menemukan permasalahan yang berkaitan
dengan teknis, substansi, dan/atau asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan, Baleg membahas permasalahan
tersebut dengan mengundang pengusul.
(3) Dalam hal RUU diusulkan oleh Komisi atau gabungan Komisi,
pengusul diwakili oleh unsur pimpinan dan/atau Anggota.
(4) Dalam hal RUU diusulkan oleh Anggota, pengusul diwakili oleh
paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 132
(1) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi RUU memerlukan perumusan ulang, perumusan
dilakukan oleh Baleg bersama dengan unsur pengusul dalam
panitia kerja gabungan yang penyelesaiannya dilakukan dalam
jangka waktu 2 (dua) kali masa sidang.
(2) Penentuan mengenai perumusan ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Baleg.
(3) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
berjumlah 4 (empat) orang.
(4) Rapat Baleg mengambil keputusan terhadap hasil perumusan
ulang RUU.
(5) Pada setiap lembar naskah RUU sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibubuhkan paraf pimpinan Baleg dan 1 (satu) orang yang
mewakili pengusul.

Pasal 133
RUU yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPR
dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau NA untuk selanjutnya
disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

183
dpr.go.id