Page 202 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

(10) RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) disampaikan
oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar
Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden untuk
melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Pasal 136
(1) Untuk penyempurnaan rumusan RUU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (7), Badan Musyawarah menugaskan kepada
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Panitia Khusus (Pansus).
(2) Penyempurnaan rumusan RUU yang ditugaskan kepada
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dilakukan dengan
memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat
paripurna DPR.

Pasal 137
(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)
didasarkan atas pertimbangan usul RUU dan materi muatan RUU
dengan ruang lingkup Komisi.

(2) Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada Komisi atau
gabungan Komisi sebagai pengusul RUU.

(3) Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup satu
Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Komisi tersebut.

(4) Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 2
(dua) Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan Komisi.

(5) Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup
lebih dari 2 (dua) Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada
Baleg atau Pansus.

Pasal 138
(1) Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus melakukan
penyempurnaan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu
penyempurnaan RUU berdasarkan permintaan tertulis pimpinan

185
dpr.go.id