Page 197 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Presiden menyampaikan RUU kepada Pimpinan DPR dengan Surat
Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan Menteri yang ditugasi
untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU di DPR. Adapun
179
dalam rangka pembahasan RUU di DPR, pemrakarsa memperbanyak
RUU tersebut sesuai jumlah yang diperlukan.
180
Dalam pembahasan RUU di DPR, Menteri yang ditugasi wajib
melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi
kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan. Sementara
itu jika dalam pembahasan RUU terdapat masalah yang bersifat prinsipil
dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, Menteri
yang ditugasi mewakili Presiden wajib melaporkan kepada Presiden
181
disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

C. PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG DARI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 yang mensyaratkan pengaturan ketentuan
mengenai Tata Cara Mempersiapkan RUU yang diajukan oleh DPR
dalam bentuk Peraturan DPR, pada tanggal 2 April 2020 DPR telah
terlebih dahulu menetapkan Tatib DPR 2020.

Tatib DPR 2020 itulah yang menjadi panduan bagi DPR dalam
menyiapkan RUU yang berasal dari DPR sendiri (usul inisiatif). Dalam
Tatib DPR 2020 yang terdiri atas 27 Bab dan 369 Pasal, ketentuan
mengenai persiapan RUU dari DPR diatur dalam Bab VI (Tata Cara
Pembentukan Undang-Undang). Selain dalam Tatib DPR 2020, terdapat
juga Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai persiapan
dan penyusunan RUU. Berikut merupakan prosedur persiapan RUU dari
DPR menurut Tatib DPR 2020 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
No. 2 Tahun 2020, yaitu:

179 Ibid., Pasal 88.
180 Ibid., Pasal 89.
181 Ibid., Pasal 90.

180 dpr.go.id