Page 195 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

(5) Surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dari Menteri.
Ketentuan mengenai keharusan melampirkan NA dan surat
keterangan penyelarasan NA dari Menteri tidak berlaku terhadap
RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU
Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/
atau Kabupaten/Kota. 174
Adapun ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan RUU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 54 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan RUU Kumulatif Terbuka
dan RUU di Luar Prolegnas di Lingkungan Pemerintah. 175

c. Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Luar Program
Legislasi Nasional
Ketentuan tentang penyusunan RUU yang dilakukan pemrakarsa
di luar Prolegnas diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Perpres No. 87 Tahun
2014. Ditetapkan bahwa dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat
mengajukan usul RUU di luar Prolegnas. Keadaan tertentu tercantum
dalam Pasal 24 ayat (2) mencakup:

(1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan
bencana alam; dan/atau

(2) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi
nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh
Badan Legislasi (Baleg) dan Menteri.

Dalam menyusun RUU di luar Prolegnas, pemrakarsa harus
terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.
Adapun permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan
mengenai konsepsi pengaturan RUU, yang meliputi:
(1) Urgensi dan tujuan penyusunan;

(2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
(3) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
(4) Jangkauan serta arah pengaturan.

174 Ibid., Pasal 23.
175 Ibid., Pasal 56.

178 dpr.go.id