Page 208 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

belum selesai, RUU hasil keputusan rapat paripurna dianggap telah
selesai disempurnakan dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden. 200
Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan RUU,
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dapat mengadakan Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU). Komisi, gabungan Komisi, Baleg,
201
atau Pansus menyampaikan RUU hasil penyempurnaan dengan surat
kepada pimpinan DPR. 202
Penyampaian RUU hasil penyempurnaan kepada Presiden,
disampaikan dengan surat pimpinan DPR dengan permintaan agar
Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden untuk
melakukan pembahasan RUU tersebut bersama Komisi, gabungan
Komisi, Baleg, atau Pansus. Dalam hal RUU berkaitan dengan
kewenangan DPD, Pimpinan DPR menyampaikan kepada Pimpinan
DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan ikut membahas
RUU tersebut. 203

Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan penunjukan
Menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas RUU bersama
DPR yang disertai dengan DIM RUU dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari Presiden belum
mengirim surat kepada DPR dan menyampaikan DIM RUU, pimpinan
DPR melaporkan dalam rapat paripurna untuk menentukan tindak
lanjut. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk
alat kelengkapan DPD pembahasan RUU tetap dilaksanakan. 204
Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPR dan Presiden
menyampaikan RUU mengenai materi yang sama, yang dibahas
merupakan RUU yang disampaikan oleh DPR dan RUU yang disampaikan
Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 205
Dalam Pasal 87 Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 diatur mengenai
pembahasan RUU dilakukan berdasarkan 2 (dua) tingkat pembicaraan
yang terdiri atas: Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi,

200 Ibid., Pasal 80.
201 Ibid., Pasal 81.
202 Ibid., Pasal 82.
203 Ibid., Pasal 83.
204 Ibid., Pasal 84.
205 Ibid., Pasal 85.

191
dpr.go.id