Page 213 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Usul RUU disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Komite
atau pimpinan Panitia Perancang UU untuk ditetapkan menjadi RUU
Komite atau Panitia Perancang UU. Usul RUU yang diajukan oleh
214
Komite atau Panitia Perancang UU ditetapkan terlebih dahulu dalam
215
rapat Komite atau Panitia Perancang UU.
Pasal 183 Tatib DPD 2019 menyatakan konsepsi dan materi RUU
yang disusun oleh DPD harus selaras dengan falsafah negara Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945.
Selanjutnya Pasal 184 ayat (1) menyatakan Komite atau Panitia
Perancang UU dalam mempersiapkan RUU terlebih dahulu menyusun
NA mengenai materi yang akan diatur dalam RUU. (Lihat Bab V: Teknik
Penyusunan Naskah Akademik).

Dalam penyusunan RUU, Komite, atau Panitia Perancang UU
dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi tim kerja
untuk menyempurnakan konsepsi RUU. Permintaan masukan dilakukan
216
dengan uji sahih publik dan ulasan pakar.
RUU yang telah disempurnakan dibahas untuk disahkan dalam
rapat pleno Komite atau Panitia Perancang UU sebagai usul RUU Komite
atau Panitia Perancang UU.
217
Usul RUU beserta NA disampaikan secara tertulis kepada pimpinan
Panitia Perancang UU. Panitia Perancang UU melakukan kegiatan
harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap usul RUU
yang berasal dari Komite. Usul RUU sebagai hasil kegiatan disampaikan
secara tertulis oleh Panitia Perancang UU kepada pimpinan Komite.
218
Ketentuan Pasal 188 Tatib DPD 2019 merumuskan sebagai berikut:
(1) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi diarahkan
untuk mewujudkan keselarasan konsep usul RUU dengan
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, tujuan nasional, dan memuat
kesesuaian unsur filosofis, yuridis, sosiologis, serta politis.

214 Ibid., ayat (4).
215 Ibid., ayat (5).
216 Ibid., Pasal 185.
217 Ibid., Pasal 186.
218 Ibid., Pasal 187.

196 dpr.go.id