Page 217 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Berdasarkan Pasal 196 Tatib DPD Tahun 2019, dalam hal RUU dari
DPD tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden,
tim kerja DPD segera menyampaikan kepada Panitia Musyawarah untuk
mengagendakan sidang paripurna guna melaporkannya.
Sidang paripurna menugasi Komite terkait atau Panitia Perancang
UU untuk melakukan pendalaman masalah. Kemudian Komite atau
Panitia Perancang UU melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam
sidang paripurna untuk diambil keputusan. Dalam hal sidang paripurna
berpendapat penolakan tersebut beralasan, pembahasan RUU tidak
dilanjutkan.
Dalam hal sidang paripurna berpendapat penolakan tersebut
tidak beralasan, akan ditindaklanjuti melalui pendalaman masalah;
atau melakukan uji materiil dan/atau sengketa antar lembaga negara
kepada MK.

Sementara itu, Sekretariat Jenderal mempublikasikan penolakan
tersebut. Dalam hal RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara
DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu.

b. Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Tertib
Prosedur dan tata cara pengajuan RUU yang berasal dari DPD
kepada DPR diatur dalam ketentuan Tatib DPR 2020.
Menurut ketentuan Pasal 134 Tatib DPR 2020:
(1) RUU dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta NA
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada
Pimpinan DPR.
(3) Pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak menerima RUU dari DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengirim surat kepada Presiden untuk

200 dpr.go.id