Page 216 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

Dalam pengantar musyawarah tersebut, DPD memberikan
penjelasan, DPR dan Presiden menyampaikan pandangan. Adapun
DIM diajukan oleh DPR dan Presiden. Dalam pelaksanaan pembahasan,
tim kerja dapat menyesuaikan sikap dengan dinamika perkembangan
politik khususnya dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara konsep yang
diusulkan oleh DPD dengan pendapat Pemerintah Pusat dan/atau DPR
dan melaporkannya kepada Pimpinan DPD melalui pimpinan Komite
atau Panitia Perancang UU.
220
Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir Pembicaraan
tingkat I oleh DPD, DPR, dan Presiden. Adapun penandatanganan
persetujuan RUU dilakukan pada akhir Pembicaraan tingkat I oleh DPD,
221
DPR, dan Presiden.
Pembahasan RUU dilakukan dalam rapat kerja; rapat badan kerja;
rapat tim perumus; dan/atau rapat tim sinkronisasi. Dalam pembicaraan
rapat-rapat tersebut, dapat dilakukan mekanisme lain sepanjang
disepakati oleh pimpinan rapat dan peserta rapat. Sementara itu,
rapat kerja terlebih dahulu menyepakati jadwal Pembicaraan tingkat
I pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM.
Adapun tata cara pembahasan RUU di DPR mengikuti ketentuan Tata
Tertib DPR. 222
Dalam hal RUU mendapat persetujuan DPR, tim DPD melakukan
pembahasan sampai selesai. Namun, dalam hal RUU mendapatkan
persetujuan dengan perubahan, tim DPD mengadakan koordinasi untuk
pembahasan agenda perubahan dan penyempurnaan dengan DPR
sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat dan ayat (2) Tatib DPD Tahun
2019.

Dalam hal materi suatu RUU mengalami perubahan yang
bertentangan dengan yang diusulkan DPD dalam pembahasan tingkat
satu dalam sidang DPR, tim DPD yang ditunjuk melaporkan perubahan
tersebut kepada Komite atau Panitia Perancang UU. Selanjutnya Komite
dan/atau Panitia Perancang UU melaporkan perubahan tersebut kepada
sidang paripurna disertai saran penyempurnaannya untuk ditetapkan.
223
220 Ibid., ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5).
221 Ibid., Pasal 193 ayat (6) jo. ayat (7).
222 Ibid., Pasal 194.
223 Ibid., Pasal 195 ayat (3) jo. ayat (4).

199
dpr.go.id