Page 214 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

(2) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU
dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 10
(sepuluh) hari masa sidang sejak sidang gabungan antara
Panitia Perancang UU dan Komite dilaksanakan.
(3) Dalam hal RUU disampaikan pada akhir masa sidang kurang
dari 10 (sepuluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang
berikutnya.
(4) Untuk kepentingan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan
konsepsi usul RUU, Panitia Perancang UU mengadakan
sidang gabungan dengan Komite yang bersangkutan untuk
memperoleh penjelasan.
(5) Dalam hal Panitia Perancang UU menemukan permasalahan
yang berkaitan dengan substansi, Panitia Perancang UU
membahas permasalahan tersebut dengan Komite yang
bersangkutan.
(6) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU memerlukan perumusan kembali,
perumusan dilakukan oleh tim kerja gabungan Panitia
Perancang UU dan Komite yang bersangkutan, yang waktu
penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Panitia Musyawarah.
(7) Tim kerja menyampaikan hasil perumusan tersebut kepada
Panitia Perancang UU.
(8) Susunan keanggotaan tim kerja gabungan disepakati oleh
Panitia Perancang UU dan Komite yang bersangkutan.
Mengenai penetapan RUU inisiatif DPD, dalam Pasal 189 Tatib DPD
2019 dinyatakan:
(1) Komite atau Panitia Perancang UU menyampaikan
dokumen usul RUU yang telah diharmonisasi kepada Panitia
Musyawarah untuk diagendakan dalam sidang paripurna.
(2) Komite atau Panitia Perancang UU menyampaikan penjelasan
atas usul RUU beserta daftar nama Anggota tim kerja dari
Komite dan Panitia Perancang UU pada sidang paripurna
untuk diputuskan.

197
dpr.go.id