Page 212 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

D. PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG DARI DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Ketentuan tentang proses persiapan RUU dari DPD yang akan
diajukan kepada DPR tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) sampai dengan ayat
(4) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Diatur bahwa usul RUU
dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan
208
DPR. RUU tersebut harus disertai NA. Selanjutnya, usul RUU dari DPD
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Baleg DPR untuk dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. 209
Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU, Baleg DPR, dapat mengundang pimpinan
alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan UU
210
untuk membahas asal usul RUU. Alat kelengkapan DPD menyampaikan
laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian kepada pimpinan
DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna. 211
Secara teknis, tata cara pengusulan RUU yang berasal dari
DPD telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor
2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Tatib DPD 2019). Tatib DPD 2019
menjadi panduan bagi DPD dalam mempersiapkan (menyusun) RUU.
Mekanisme persiapan, penyusunan, pengajuan, dan pembahasan
RUU dari DPD dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Tatib DPD 2019,
dengan prosedur sebagai berikut:

1. Persiapan Dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang
Dalam rangka menindaklanjuti Prolegnas, Komite atau Panitia
Perancang UU mengambil langkah-langkah persiapan dalam rangka
penyusunan masing-masing RUU sesuai dengan lingkup tugas dan
kewenangannya.
212
Anggota dapat mengajukan RUU dengan menyampaikan kepada
Komite/Panitia Perancang UU. Pengajuan RUU oleh Anggota dapat
diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih dengan membubuhkan
tanda tangan dukungan.
213
208 Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
209 Ibid., Pasal 48 ayat (2).
210 Ibid., ayat (3).
211 Ibid., Pasal 48 ayat (4).
212 Pasal 182 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.
213 Ibid., Pasal 182 ayat (2) jo. ayat (3).

195
dpr.go.id