Page 215 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

(3) Keputusan dapat berupa diterima tanpa perubahan; diterima
dengan perubahan; atau ditolak.
(4) Keputusan diambil setelah pemrakarsa menyampaikan
penjelasan.

(5) Dalam hal usul RUU diterima dengan perubahan, DPD
menugaskan Komite atau Panitia Perancang UU untuk
membahas dan menyempurnakan usul RUU tersebut.
(6) Keputusan sidang paripurna tanpa perubahan maupun
adanya perubahan setelah diperbaiki, disampaikan kepada
Pimpinan DPD.

2. Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang
a. Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun
2019 tentang Tata Tertib

Pengajuan RUU dari DPD diatur dalam Pasal 190 Tatib DPD 2019,
bahwa RUU disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada
pimpinan DPR dan Presiden. Penyampaian RUU kepada pimpinan DPR
dan Presiden disertai tim kerja yang mewakili DPD.

Menurut ketentuan Pasal 193 ayat (1) Tatib DPD 2019, alat
kelengkapan melakukan pembahasan RUU bersama alat kelengkapan
DPR dan Menteri yang akan mewakili Presiden dalam Pembicaraan
tingkat I. Selanjutnya alat kelengkapan menugaskan tim kerja untuk: 219
1. Menyusun pengantar musyawarah dalam pembahasan RUU;
2. Menyusun justifikasi dan argumentasi RUU dalam menanggapi
DIM dan pertanyaan dari DPR dan Presiden;
3. Mengikuti pembahasan di DPR secara terus menerus dengan
paling sedikit 5 (lima) orang yang dapat saling bergantian;

4. Menyusun pendapat mini dalam Pembicaraan tingkat I; dan
5. Ikut menandatangani persetujuan RUU di akhir Pembicaraan
tingkat I. termasuk jika terjadi pengambilan keputusan dengan
suara terbanyak.
219 Ibid., Pasal 193 ayat (2).

198 dpr.go.id