Page 218 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam
pembahasan RUU bersama DPR dengan mengikutsertakan
DPD.
(4) Pimpinan DPR setelah menerima RUU dari DPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengirim surat kepada Pimpinan
DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang ditugasi
mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan RUU oleh DPR
bersama Presiden.
(5) DPR dan Presiden mulai membahas RUU dari DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat
Pimpinan DPR diterima Presiden.

c. Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pembentukan Undang-Undang
Pengajuan RUU oleh DPD dan pembahasan RUU diatur sebagai
berikut:

Pasal 86

(1) RUU dapat diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah;
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta NA
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan
DPR.
(3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima
RUU dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirim
surat kepada Presiden untuk menunjuk Menteri yang ditugasi
mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR
dengan mengikutsertakan DPD.
(4) Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan penunjukan
Menteri yang ditugasi mewakili Presiden untuk membahas RUU
bersama DPR yang disertai dengan DIM RUU dalam jangka waktu

201
dpr.go.id