Page 223 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

(6) Dalam hal RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU
tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Pasal 110

(1) Anggota dan alat kelengkapan DPR dapat mengusulkan RUU
yang telah masuk Pembicaraan tingkat I dan memiliki DIM pada
periode keanggotaan DPR sebelumnya kepada Baleg sebagai
usulan RUU operan dalam Prolegnas prioritas tahunan.
(2) DPR, Presiden, dan DPD dapat menetapkan RUU operan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Prolegnas prioritas
tahunan.
(3) RUU operan yang ditetapkan dalam Prolegnas prioritas tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan pembahasannya
dalam Pembicaraan tingkat I dengan menggunakan surat
Presiden dan DIM yang sudah ada pada DPR periode keanggotaan
sebelumnya.
(4) Dalam hal Pembicaraan tingkat I pada periode keanggotaan DPR
sebelumnya dilakukan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg,
Pembicaraan tingkat I tetap dilakukan oleh Komisi, gabungan
Komisi, atau Baleg.

(5) Dalam hal Pembicaraan tingkat I pada periode keanggotaan
DPR sebelumnya dilakukan oleh Pansus, Pembicaraan tingkat I
dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh Badan
Musyawarah.
(6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam
Peraturan DPR ini.
(7) Komisi, gabungan Komisi, atau Baleg sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) atau alat kelengkapan DPR yang ditugaskan oleh
Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
membahas ulang DIM tertentu yang sudah disetujui oleh anggota
DPR periode sebelumnya.

206 dpr.go.id