Page 225 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Penugasan menyempurnakan rumusan didasarkan atas
pertimbangan usul RUU dan materi muatan RUU dengan ruang lingkup
Komisi. Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada Komisi atau
224
gabungan Komisi sebagai pengusul RUU.
225
Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup satu
Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Komisi tersebut.
226
Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 2
(dua) Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan Komisi.
227
Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup
lebih dari 2 (dua) Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Baleg atau
Pansus.
228
Ketentuan Pasal 138 Tatib DPR 2020 merumuskan sebagai berikut:

(1) Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus melakukan
penyempurnaan RUU dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari.

(2) Apabila jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari
tidak dapat dipenuhi, Bamus dapat memperpanjang waktu
penyempurnaan RUU berdasarkan permintaan tertulis
pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Baleg,
atau pimpinan Pansus.
(3) Perpanjangan waktu diberikan untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) hari.
(4) Apabila setelah perpanjangan waktu 20 (dua puluh) hari
penyempurnaan RUU belum selesai, RUU hasil keputusan
rapat paripurna DPR dianggap telah disempurnakan dan
selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.
Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan RUU,
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dapat mengadakan
RDPU.
229
224 Op. cit., Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 137 ayat (1).
225 Ibid., Pasal 137 ayat (2).
226 Ibid., ayat (3).
227 Ibid., ayat (4).
228 Ibid., ayat (5).
229 Ibid., Pasal 139.

208 dpr.go.id