Page 224 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

E. PROSES PENYEMPURNAAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG

Pasal 135 Tatib DPR 2020 merumuskan sebagai berikut:
(1) RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diputuskan menjadi
RUU dari DPR dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu
Fraksi memberikan pendapatnya.

(2) Keputusan dapat berupa:
a. persetujuan tanpa perubahan;
b. persetujuan dengan perubahan; atau
c. penolakan.
(3) Rapat paripurna DPR dengan tegas mengambil keputusan
dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan.
(4) Dalam pendapat Fraksi harus dinyatakan secara tegas keputusan.
(5) Dalam hal pendapat Fraksi menyatakan persetujuan tanpa
perubahan, RUU langsung disampaikan kepada Presiden.
(6) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan, usul
perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
(7) Perubahan dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan RUU.

(8) Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan
persetujuan dengan perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa
perubahan dan langsung disampaikan kepada Presiden.
(9) Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR menolak RUU, RUU
dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR
masa itu.
(10) RUU disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan
permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili
Presiden untuk melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR.
Untuk melakukan penyempurnaan tersebut, ketentuan Pasal
136 Tatib DPR 2020 menegaskan, Bamus menugaskan kepada Komisi,
gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus. Penyempurnaan rumusan RUU
yang ditugaskan kepada Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus
dilakukan dengan memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan
dalam rapat paripurna DPR.

207
dpr.go.id