Page 221 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

d. DPR dan Presiden jika RUU berasal dari DPD sepanjang
terkait dengan kewenangan DPD; atau
e. DPD dan Presiden jika RUU berasal dari DPR sepanjang
terkait dengan kewenangan DPD.
(6) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c disampaikan pada akhir Pembicaraan tingkat I oleh:
a. Fraksi;

b. DPD jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
c. Presiden.
(7) Dalam hal DPD tidak memberikan pandangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e dan/atau tidak
menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b, Pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

(8) Dalam Pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga
negara atau lembaga lain apabila materi RUU berkaitan dengan
lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 99

(1) Pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Baleg,
atau pimpinan Pansus memberikan penjelasan atau keterangan
atas RUU serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang
diajukan Menteri apabila RUU berasal dari DPR dan penjelasan
atau keterangan atas RUU serta tanggapan terhadap DIM dan
pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika RUU berkaitan dengan
kewenangan DPD.

(2) Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU
bersama dengan Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus
memberikan:
a. penjelasan atau keterangan atas RUU serta tanggapan
terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan Fraksi atau
Anggota apabila RUU berasal dari Presiden; dan
b. penjelasan atau keterangan atas RUU serta tanggapan
terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika
RUU berkaitan dengan kewenangan DPD.

204 dpr.go.id