Page 222 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

(3) DPD memberikan penjelasan atau keterangan atas RUU serta
tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan Fraksi
atau Anggota atau Menteri yang mewakili Presiden untuk
membahas RUU apabila RUU berasal dari DPD.
(4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta
Fraksi atau Anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan,
atau tanggapan.

Pasal 109
(1) Hasil Pembicaraan tingkat I atas pembahasan RUU yang dilakukan
oleh Komisi, gabungan Komisi, Baleg, Banggar, atau Pansus
dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada
Pembicaraan tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat
paripurna DPR yang didahului oleh:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini
Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan tingkat I;
b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan
Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat
paripurna DPR; dan
c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri
yang mewakilinya.
(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat,
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak.

(3) Dalam hal RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara
DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu.
(4) RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang
diwakili oleh Menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada
Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
(5) Penyampaian RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

205
dpr.go.id