Page 227 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

(2) Penugasan penyempurnaan diserahkan kepada Komisi, gabungan
Komisi, atau Baleg sebagai pengusul RUU.
(3) Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 1
(satu) Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada Komisi tersebut.
(4) Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua)
Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada gabungan Komisi.
(5) Dalam hal materi muatan RUU termasuk dalam ruang lingkup
lebih dari 2 (dua) Komisi, penyempurnaan ditugaskan kepada
Baleg atau Pansus.

Pasal 80

(1) Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus melakukan
penyempurnaan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja dalam masa sidang. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah
dapat memperpanjang waktu penyempurnaan RUU berdasarkan
permintaan tertulis pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi,
pimpinan Baleg, atau pimpinan Pansus.
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
dalam masa sidang.
(3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) penyempurnaan RUU belum selesai, RUU hasil
keputusan rapat paripurna dianggap telah selesai disempurnakan
dan selanjutnya dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 81
Dalam hal diperlukan masukan untuk penyempurnaan RUU, Komisi,
gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dapat mengadakan rapat dengar
pendapat umum.

Pasal 82
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus menyampaikan RUU hasil
penyempurnaan dengan surat kepada pimpinan DPR.

210 dpr.go.id