Page 226 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES PERSIAPAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DARI PEMERINTAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA
PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DAN PERMASALAHANNYA

Ketentuan Pasal 140 Tatib DPR 2020 merumuskan sebagai berikut:
(1) Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus menyampaikan
RUU hasil penyempurnaan dengan surat kepada Pimpinan
DPR.
(2) RUU hasil penyempurnaan disampaikan oleh Pimpinan DPR
kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk
Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan
pembahasan RUU tersebut dengan Komisi, gabungan Komisi,
Baleg, atau Pansus.
Ketentuan Pasal 141 Tatib DPR 2020 merumuskan sebagai berikut:
(1) Presiden menunjuk Menteri yang ditugaskan mewakili
Presiden untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka
waktu paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak
diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR.
(2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, Presiden
belum menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama
DPR, Pimpinan DPR melaporkan dalam rapat paripurna DPR
untuk menentukan tindak lanjut.
Sementara itu menurut Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 mengenai
pengaturan peyempurnaan RUU sebagai berikut:

Pasal 78
(1) Untuk penyempurnaan rumusan RUU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (6) Badan Musyawarah menugaskan kepada
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus.
(2) Penyempurnaan rumusan RUU yang ditugaskan kepada
Komisi, gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus dilakukan dengan
memperhatikan pendapat Fraksi yang disampaikan dalam rapat
paripurna.

Pasal 79
(1) Penugasan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat didasarkan atas pertimbangan usul RUU dan materi
muatan RUU dengan ruang lingkup Komisi.

209
dpr.go.id