Page 209 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

rapat Baleg, rapat Banggar, atau rapat Pansus bersama dengan Menteri
yang mewakili Presiden; dan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
Pembahasan RUU dengan status operan (carry over) dalam Prolegnas
prioritas tahunan dilakukan setelah Prolegnas prioritas tahunan ditetapkan
dalam rapat paripurna DPR. Banggar membahas RUU mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU mengenai perubahan APBN,
dan RUU mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan tingkat I
dilakukan dengan acara:
1. Pengantar pimpinan Komisi, gabungan Komisi, Baleg, Banggar,
atau Pansus;
2. Laporan panita kerja;
3. Pembacaan naskah RUU;
4. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD
jika RUU berkaitan dengan kewenangan DPD;
5. Penandatanganan naskah RUU; dan
6. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan
tingkat II. 206
Hasil Pembicaraan tingkat I atas pembahasan RUU yang dilakukan
oleh Komisi, gabungan Komisi, Baleg, Banggar, atau Pansus dengan
Pemerintah yang diwakili oleh Menteri dilanjutkan pada Pembicaraan
tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang
didahului oleh:

Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi,
pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan tingkat I;

1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota
secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan

2. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang
mewakilinya.

3. Dalam hal persetujuan tidak tercapai secara musyawarah untuk
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak. Dalam hal RUU tidak mendapat persetujuan bersama

206 Ibid., Pasal 108.

192 dpr.go.id