Page 185 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber
kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun
1945. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pasal-pasal dalam
UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, yang
substansinya sebagai berikut:
(1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam
sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota MPR.
(2) Setiap usul perubahan pasal UUD diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah
beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah
satu anggota dari seluruh anggota MPR.

(5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan
perubahan.
Meskipun, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019
memasukkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan, namun tata cara pembentukan dan pengubahan
UUD NRI Tahun 1945 tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019, hal ini mengingat bahwa kedudukan UUD NRI Tahun
1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019
mengatur mengenai penempatan UUD NRI Tahun 1945 dalam dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan UUD NRI Tahun
1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan
dasar pemberlakuannya. Berbeda dengan peraturan perundang-
undangan lain yang dasar pemberlakuannya sejak tanggal diundangkan
dengan penempatan lembaran negara dan tambahan lembaran negara,
kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.

168 dpr.go.id