Page 179 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

pemantauan dan peninjauan UU, Baleg dapat memperoleh hasil
pemantauan yang memperkuat fungsi Baleg sebagai law center di DPR,
merencanakan Prolegnas secara lebih terencana, selektif dan efektif,
serta dapat melihat dampak atau implikasi suatu produk legislasi
terhadap permasalahan tertentu dikaitkan dengan pemenuhan HAM,
perspektif gender equality, keselarasan dengan nilai agama dan kearifan
lokal (local wisdom), maupun dari sisi kesesuaian dan integrasi dengan
UU terkait lainnya. 168
Paling tidak ada 4 (empat) alasan mengapa perlu melakukan
pemantauan dan peninjauan UU, yakni untuk: 169
1. Memastikan kesinambungan upaya pembentukan peraturan
pelaksanaan UU, ketepatan dan kesesuaian pembentukannya,
serta kebutuhan teknis implementasi legislasi sehubungan
dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum;

2. Mengetahui dengan segera kekurangan dan efek negatif yang
timbul setelah UU diimplementasikan;

3. Mendukung sistem konsolidasi penilaian mengenai sejauhmana
efektifitas suatu UU dalam mengatur dan merespon permasalahan
yang ada di masyarakat dan negara;
4. Mendukung peningkatan kualitas legislasi dengan belajar dari
pengalaman, serta hubungan antara sasaran dan hasil yang
diharapkan.
Kemudian untuk memastikan agar tugas pemantauan dan peninjauan
UU (Post-Legislative Scrutiny) oleh Baleg dan tugas pengawasan yang
dimiliki Komisi menuntutpentingnya pembedaan kewenangan di antara
dua alat kelengkapan DPR dan penekanan (stressing) masing-masing
dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan UU.
Pemantauan dan peninjauan UU (Post-Legislative Scrutiny) yang
dilakukan oleh Baleg mencakup pemantauan, pengamatan, peninjauan
dan pemeriksaan terhadap peraturan pelaksana (terkait ketepatan
pembentuk dan limitasi waktu, kesesuaian materi muatan peraturan
pelaksana dengan UU), dampak normatif pelaksanaan dan efektifitas
UU, dan sebagai tindak lanjut putusan MK.

168 Disampaikan oleh M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, dalam wawancara pada
tanggal 2 Februari 2021, Kompleks DPR RI, Nusantara 3, Jakarta Pusat.
169 Ibid.

162 dpr.go.id