Page 176 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TAHAPAN PENYUSUNAN
UNDANG-UNDANG

a. Perppu;
b. PP;

c. Perpres; dan
d. Peraturan perundang-undangan lain yang menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
tercantum dalam ketentuan Pasal 82 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019.
Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia
dilaksanakan oleh Menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan perundang-
undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 85, UU No. 15 Tahun
2019.
Pada dasarnya, setiap UU mulai berlaku dan memiliki kekuatan
mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam
UU yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan
Pasal 87, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

Berlakunya UU yang tidak sama dengan tanggal pengundangan,
dimungkinkan, untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan
aparatur pelaksana UU tersebut sebagaimana yang tercantum dalam
Penjelasan Pasal 87, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

B. PENYEBARLUASAN UNDANG-UNDANG
Tahap penyebarluasan dalam proses pemesanan UU tidak
hanya terbatas pada informasi tentang pengundangan UU, melainkan
mencakup juga Informasi tentang proses penyusunan Prolegnas,
penyusunan RUU, dan dinamika pembahasan RUU. Penyebarluasan
dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
166
masyarakat serta para pemangku kepentingan.
Menurut bagian Penjelasan untuk Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, yang dimaksud dengan “penyebarluasan”
adalah: “Kegiatan yang menyampaikan informasi kepada masyarakat

166 Ibid., Pasal 88 ayat (1) dan (2).

159
dpr.go.id