Page 353 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 353

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                           Optimalisasi partisipasi masyarakat  yang dilakukan oleh Badan
                           Keahlian bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas,
                           profesionalisme,  integritas,  efisien  dan  efektif  atas  seluruh  masukan
                           yang akan diakomodasi dalam rumusan naskah akademik dan RUU yang
                           disusun oleh Badan Keahlian. Selanjutnya ke depan kinerja Badan Keahlian
                           dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI akan semakin meningkat.


                           I.   PARTISIPASI  MASYARAKAT  SECARA  ONLINE
                                DALAM      PERANCANGAN          UNDANG-UNDANG
                                (SIMAS PUU) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

                                  SIMAS PUU  merupakan  aplikasi dimana  masyarakat  dapat
                           menyampaikan pendapatnya terkait draft NA dan RUU  yang sedang
                           disusun dalam Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian
                           DPR sebagai bentuk partisipasi dalam perancangan UU.

                                Tujuan  dibentuknya SIMAS PUU adalah  guna mewujudkan
                           pembentukan UU yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi,
                           efisien, dan efektif melalui beberapa instrumen, sebagai berikut:

                           1.   Penyusunan database stakeholder yang meliputi data kepakaran,
                                ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar
                                serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan
                                Keahlian DPR.

                           2.   Menginformasikan kepada publik rencana penyusunan NA dan
                                draft RUU di Badan Keahlian DPR.

                           3.   Menyampaikan  masukan  masyarakat  secara  tersistematis  dan
                                terstruktur terhadap NA dan RUU yang sedang disiapkan.
                           4.   Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel,
                                efisien serta berintegritas.
                           5.   Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil
                                dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya.











                   338   dpr.go.id
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358