Page 351 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Tabel VII: 1

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan 296

Tahap Tahap Tahap
Ante Legislative Legislative Post Legislative

a. Penelitian a. Audiensi/ RDPU a. Unjuk rasa terhadap
b. Diskusi, lokakarya, b. Rancangan peraturan perundang-
dan seminar c. Peraturan alternatif undangan baru
c. Pengajuan usul d. Masukan melalui b. Tuntutan uji materi
inisiatif media cetak terhadap peraturan
d. Perancangan e. Masukan melalui perundang- undangan
media elektronik baru
f. Unjuk rasa c. Sosialisasi peraturan
g. Diskusi, lokakarya, dan perundang- undangan
seminar baru melalui penyuluhan,
diskusi, lokakarya, dan
seminar.

H. PENGELOLAAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BADAN
KEAHLIAN DPR RI
Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung DPR RI
yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian dalam rangka
pelaksanaan fungsi legislasi (pembentukan UU), Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Fungsi Pengawasan DPR RI.
Badan Keahlian DPR dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perpres No. 27 Tahun
2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, Tatib DPR
Tahun 2020, dan Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR.

296 Lutfil Ansori, Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, (Depok:
Rajawali Press, 2019), hlm. 255.

336 dpr.go.id