Page 347 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

dan seminar akan memperkaya wawasan terhadap materi
yang akan dituangkan dalam peraturan sehingga akan sangat
membantu dalam proses penyusunan NA dan RUU.
c. Partisipasi dalam bentuk pengajuan usul inisiatif.
Pengajuan usul inisiatif untuk dibuatnya suatu peraturan
perundang-undangan dapat dilakukan oleh masyarakat dengan
atau tanpa melalui penelitian, diskusi, lokakarya, atau seminar
terlebih dahulu. Namun, usul inisiatif ini tentu akan lebih kuat jika
didahului penelitian, diskusi, lokakarya, atau seminar terhadap
persoalan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Agar usul inisiatif ini dipertimbangkan dan mudah diterima, usul
inisiatif masyarakat untuk dibuatnya peraturan perundang-
undangan harus disesuaikan dengan program legislasi nasional di
tingkat pusat untuk usul inisiatif UU.

d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan peraturan
perundang-undangan.
Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap
peraturan perundang-undangan dapat dilakukan oleh masyarakat
sebagai wujud partisipasi masyarakat yang terakhir dalam tahap
ante legislative. Artinya, setelah melakukan penelitian, pengusulan
usul inisiatif, pada gilirannya masyarakat dapat menyusun hasil
penelitian tersebut ke dalam rancangan peraturan perundang-
undangan, yang disertai NA menurut format sebagaimana diatur
dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019.

2. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Legislative
Pada tahap legislatif terdapat enam bentuk partisipasi masyarakat
yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok
masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap ini antara lain
sebagai berikut:
a. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Audiensi/RDPU di DPR.
Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik
atas permintaan langsung dari DPR maupun atas keinginan

332 dpr.go.id