Page 342 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/
atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam rangka melaksanakan konsultasi publik.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik
diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 2019 juga
menegaskan bahwa, dalam membentuk UU yang baik harus dilakukan
berdasarkan asas keterbukaan. Jika merujuk pada pemahaman UU No.
12 Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 2019, partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dapat didefinisikan
sebagai keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga
pengundangan yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis, baik
langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dalam hal ini adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas
substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
Untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara
lisan maupun tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan
harus mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pembentuk
peraturan perundang-undangan (DPR maupun Pemerintah) harus
menyediakan ruang yang seluas-luasnya untuk mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
melalui kemudahan akses terhadap setiap rancangan peraturan
perundang-undangan.
Tata cara partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
UU, diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, yang relevan
dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 2019, yang
menetapkan tahap-tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat:
Pertama, dalam rangka penyiapan RUU, masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada DPR. Masukan
secara tertulis dimaksud disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan

327
dpr.go.id