Page 339 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

yang efektif bukanlah merupakan hasil rekayasa sederhana melalui
berbagai peluang yang diciptakan, tetapi ditentukan melalui seperangkat
proses yang mendorong, membantu, dan meningkatkan partisipasi
secara penuh oleh publik dalam proses pengambilan kebijakan dan
penyusunan peraturan perundang-undangan.
285
Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, UU
merupakan sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai
kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu,
melalui pembaharuan ataupun pelestarian (asas welvaarstaat). 286
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah peraturan
perundang-undangan menjadi sangat penting guna mencegah
munculnya kontroversi, protes, dan berbagai bentuk resistensi lainnya
dari masyarakat atas UU yang telah disusun dan disahkan oleh
DPR. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah peraturan
perundang-undangan juga terkait erat dengan relasi masyarakat
dengan negara (state-society relation) dalam pembentukan kebijakan
yang akan dikeluarkan negara untuk mengatur warganya.
Hans Kelsen dalam konsepsinya tentang negara demokrasi
menyebutkan, yang memiliki kebebasan politik ialah orang yang tunduk
kepada suatu tatanan hukum dan turut serta dalam pembentukannya.
Seseorang memiliki kebebasan apabila apa yang harus dia dilakukan
menurut tatanan sosial berhimpitan dengan apa yang hendak dia
lakukan. Demokrasi berarti bahwa kehendak yang dinyatakan dalam
tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari subjek tatanan
hukum tersebut.
287
Dalam konteks penyusunan UU di lembaga legislatif, ada dua hal
yang akan menentukan hasil akhir dari RUU yang sedang dibahas, yaitu
artikulasi berbagai kepentingan oleh DPR dan partisipasi masyarakat
dalam penyusunan UU tersebut.
288
Selain itu terdapat dua cara pandang untuk menjelaskan tentang
partisipasi masyarakat. Pertama, karena masyarakat sudah memberikan

285 Ibid, hlm. 183.
286 Rosjidi Rangga Widjadja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju,
1998), hlm. 47.
287 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media, 2011 cetakan IV), hlm. 402.
288 Afrizal, Partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang (studi kasus RUU yayasan dan RUU
penyiaran),
http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/a047a3ccd6497854caed40147181ad36eaa44d1a.pdf, diakses
pada tanggal 30 Januari 2021.

324 dpr.go.id