Page 338 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

kecenderungan yang dalam psikologi politik disebut political attitudes
(sikap-sikap politik). Partisipasi politik juga bukan tindakan bicara yang
dinilai merupakan keterlibatan politik (political engagement).
282
Begitu juga Huntington dengan melakukan pembedaan partisipasi
politik yang sifatnya otonom (autonomous participation) dan partisipasi
yang sifatnya dimobilisasi (mobilized participations). Model partisipasi
yang dimobilisasi ini juga lazimnya disebut sebagai regimented
participation.
283
Partisipasi politik atau partisipasi masyarakat erat kaitannya
dengan kehendak umum. Sebagaimana pendapat Jean-Jacques
Rousseau yang mengemukakan metode pembuatan hukum harus
mencerminkan kehendak umum. Menurut Rousseau terdapat tiga
metode yang digunakan untuk membuat hukum.
Pertama, bahwa kehendak umum dapat disampaikan oleh
seorang legislator. Perlunya penyampaian kehendak umum oleh
legislator, karena meskipun kehendak umum tidak dapat salah, rakyat
yang memutuskan apa sesungguhnya yang menjadi kehendak umum
tersebut.
Kedua, bahwa kehendak umum itu lahir ketika individu-individu
bersepakat untuk menyatukan diri dalam institusi politik yaitu
negara. Legitimasi kehendak umum adalah pencapaian kesepakatan
dengan suara bulat, yang berarti setiap individu terlibat memberikan
persetujuannya.
Ketiga, bahwa hukum sebagai kehendak umum dapat dihasilkan
melalui musyawarah atau voting yang dilakukan dalam sidang rakyat. 284
Partisipasi masyarakat memperoleh tempat yang utama dalam
proses legislator untuk memberikan sumbangan pemikiran yang
diberikan oleh partisipan. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar
wacana teoritis dalam berdemokrasi melalui Pemilu dan referendum
secara periodik.
Namun, partisipasi masyarakat pada pokoknya merupakan
perwujudan dari adanya ide yang tidak tertulis. Partisipasi masyarakat

282 Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambaradi, Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih
dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, (Bandung: Mizan, cetakan I, Juni 2011), hlm. 81.
283 Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing
Countries (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1977), hlm. 7. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, Op cit,
hlm. 370.
284 Reza Antonius, Melampaui Negara Hukum Klasik, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 59-60.

323
dpr.go.id