Page 341 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Pasal tersebut di atas memberikan peluang bagi masyarakat untuk
terlibat dalam penyusunan UU melalui berbagai ruang partisipasi yang
tersedia. Dalam proses formal penyusunan UU, ruang partisipasi yang
tersedia adalah RDPU dan sosialisasi RUU. Sementara itu, masyarakat
memiliki kesempatan untuk membentuk berbagai ruang partisipasi
informal, tergantung pada kemampuan mereka untuk melakukannya.
Dalam hal ini, peluang untuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan
UU telah dijamin oleh negara melalui UU.
Selanjutnya dalam Pasal 188 Perpres No. 87 Tahun 2014 dinyatakan
bahwa:
1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam rangka melaksanakan konsultasi publik.
3. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik
diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat di Indonesia terjadi
pergeseran bila merujuk pada UU tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dari UU No. 10 Tahun 2004 ke UU No. 12 Tahun
2011. Perbedaan yang mendasar dari dua UU tersebut adalah adanya
penjabaran yang lebih detil tentang kategorisasi masyarakat. Melalui
UU No. 12 Tahun 2011 diperjelas kategori kelompok kepentingan yang
disebut masyarakat, yaitu orang perorangan atau kelompok/organisasi
masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan
masyarakat adat. 289
Perubahan UU No. 10 Tahun 2004 ke UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU
No. 15 Tahun 2019 ini memberikan makna, porsi partisipasi masyarakat
menjadi faktor penting dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-
undangan. Selain diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, partisipasi
masyarakat juga disebutkan dalam Perpres No. 87 Tahun 2014 dalam
Pasal 188 disebutkan:

289 Ahmad Yani, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif; Catatan atas UU No 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta: Konstitusi Press, Maret 2013), hlm. 92.

326 dpr.go.id