Page 343 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 343
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
menyebutkan identitas yang jelas. Kemudian, Pimpinan meneruskan
masukan dimaksud kepada alat kelengkapan DPR yang menyiapkan
RUU dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Dalam hal
pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan alat kelengkapan
menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam
pertemuan. Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan
kepada orang yang diundang. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan
dalam bentuk RDPU, pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan,
atau pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan didampingi
oleh beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan RUU. Hasil
pertemuan dimaksud menjadi bahan masukan terhadap RUU yang
sedang dipersiapkan.
Kedua, dalam rangka pembahasan RUU, masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis. Masukan secara tertulis
dimaksud disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan menyebutkan
identitas yang jelas sebelum pembicaraan Tingkat II. Pimpinan
meneruskan masukan dimaksud dengan alat kelengkapan DPR yang
membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan alat
kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang
diundang dalam pertemuan. Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan
undangan kepada orang yang diundang dimaksud. Pertemuan dimaksud
dapat dilakukan dalam bentuk RDPU, pertemuan dengan Pimpinan
alat kelengkapan, atau pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan
didampingi oleh beberapa anggota yang terlibat dalam penyiapan RUU.
Masukan yang disampaikan dalam bentuk tertulis ditujukan kepada
alat kelengkapan yang bertugas membahas RUU dengan tembusan
kepada Pimpinan DPR. Hasil pertemuan dimaksud dan masukan tertulis
dimaksud menjadi bahan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas
bersama dengan Presiden.
Selain masukan berdasarkan permintaan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib tersebut, alat
kelengkapan yang menyiapkan atau membahas RUU dapat melakukan
kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Kegiatan
328 dpr.go.id