Page 344 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

tersebut dapat dilakukan, “melalui RDPU, seminar atau kegiatan sejenis,
dan kunjungan. Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan jadwal
kegiatan DPR dan anggaran yang disediakan”.
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
UU, dilihat dari fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, merupakan perwujudan dari asas keterbukaan,
sebagaimana diatur pada UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun
2019. 290

G. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang
baik di antaranya adanya keterlibatan masyarakat, akuntabilitas,
291
dan transparansi. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat mutlak
diperlukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan
hingga evaluasi pelaksanaan. Secara teori ada lima bentuk yang dapat
dikembangkan dalam partisipasi masyarakat, yaitu: 292
1. Mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan
independen dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan public hearing (diskusi publik) melalui seminar,
lokakarya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dalam rapat-rapat penyusunan peraturan
perundang-undangan;

3. Dengan melakukan uji shahih kepada pihak-pihak tertentu untuk
mendapatkan tanggapan;

290 Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan, (Cetakan Pertama, Tata
Nusa, Jakarta, 2005, hlm. 29).
291 Mas Achmad Santoso, Good Government dan Hukum lingkungan, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm. 87.
292 Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam
Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 243.

329
dpr.go.id