Page 349 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 349
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
individual maupun kelompok masyarakat dengan jumlah yang
besar. Unjuk rasa ini merupakan ungkapan kebebasan individu
warga negara atas kepentingannya yang akan diatur dalam suatu
peraturan perundang-undangan.
f. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Diskusi, Lokakarya, Dan
Seminar.
Partisipasi ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka
memperoleh kejelasan persoalan terhadap materi muatan
yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif. Karena diskusi,
lokakarya, dan seminar ini dilakukan ketika proses pembentukan
peraturan perundang-undangan tengah memasuki pembahasan
di legislatif, narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari kalangan
ahli, akademisi, pakar, maupun pengamat, tetapi sebaiknya juga
mendatangkan politisi yang berkecimpung langsung dalam
pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Post Legislative.
Apabila dilihat secara sepintas tahap post legislative ini tidak
dapat dimasukkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan. Akan tetapi, justru pada tahap post legislative inilah produk
suatu peraturan perundang-undangan mempunyai makna dalam
kehidupan nyata di masyarakat. Artinya, dalam suatu negara yang
menganut sistem demokrasi, suatu produk peraturan perundang-
undangan harus berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu,
partisipasi masyarakat dalam tahap ini dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Unjuk rasa terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.
Adanya peraturan perundang-undangan yang baru dapat
disikapi beraneka ragam oleh masyarakat karena sangat mungkin
peraturan yang baru itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru
menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sikap itu dapat
berupa dukungan atau penolakan terhadap lahirnya suatu peraturan
perundang-undangan baru yang diwujudkan dengan unjuk rasa.
b. Tuntutan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan.
Suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga
legislatif di tingkat pusat yang telah disahkan dan dimuat dalam
334 dpr.go.id
