Page 352 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Struktur Badan Keahlian DPR RI terdiri dari 5 Pusat, yang sebagian
besar berisi pejabat fungsional dari beberapa rumpun jabatan fungsional.
Beberapa fungsi badan ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan
Presiden, antara lain:
1. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
perancangan UU;
2. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
pemantauan pelaksanaan UU;
3. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian
anggaran;
4. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian
akuntabilitas keuangan negara; dan
5. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
penelitian kepada DPR RI;
Badan Keahlian DPR RI lahir setelah UU No. 12 Tahun 2011
terbentuk. Oleh karena itu, baik dalam UU No. 12 Tahun 2011 maupun
dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR, orientasi aspirasi dalam
pembentukan UU adalah alat kelengkapan DPR. Mengingat Badan
Keahlian dibentuk dengan Perpres dan diberi tugas dukungan keahlian
pada fungsi legislasi, maka ada kewenangan yang melekat pada
Badan Keahlian untuk melaksanakan tugas menyusun NA dan RUU
secara mandiri sebelum disampaikan kepada Anggota atau AKD. Oleh
karena itu perlu dirumsukan suatu sistem partisipasi masyarakat dalam
penyusunan NA dan RUU yang diatur secara jelas sebagaimana halnya
di kalangan pemerintah dan peraturan tata tertib DPR RI.
Beberapa aspek penting yang perlu kita rumuskan adalah Pertama,
cakupan partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat mana saja yang
dimaksudkan sebagai stakeholder suatu NA dan RUU. Kedua, metode
atau model penyampaian aspirasi masyarakat. Ketiga, mengenai
bagaimana pengelolaan aspirasi masyarakat dalam penyusunan
NA dan draft RUU oleh Badan Keahlian. Keempat, kompetensi yang
diperlukan oleh perancang dan peneliti atau tim penyusunan NA.
Kelima, waktu pelaksanaan partisipasi masyarakat, mengenai kontrol
atas tindak lanjut masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

337
dpr.go.id