Page 350 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Lembaran Negara Republik Indonesia, mempunyai kekuatan
mengikat dan sah berlaku di masyarakat. Meskipun demikian,
dalam suatu negara demokrasi, rakyat mempunyai kekuatan
untuk menanggapinya. Bagi masyarakat yang tidak puas dengan
lahirnya suatu peraturan perundang-undangan dapat melakukan
permohonan uji materi terhadap peraturan tersebut di MK atau
di MA, sebab konsepsi negara demokrasi tidak dapat dilepaskan
dari prinsip negara hukum dengan konstitusi sebagai hukum dasar
yang tertinggi dalam negara.
c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka menyebarluaskan produk peraturan perundang-
undangan yang baru dikeluarkan oleh lembaga legislatif,
masyarakat dapat berpartisiapasi melakukan berbagai kegiatan
berkaitan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru
tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan ini dapat berupa penyuluhan,
seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Dengan cara
demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan yang
baru tersebut tidak hanya diketahui oleh kalangan elite yang
berkecimpung langsung dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan, tetapi akan cepat diketahui dan diterima
oleh masyarakat. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
kepada masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengacu
pada pandangan tersebut, bentuk partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan
dalam tabel berikut.

335
dpr.go.id