Page 345 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

4. Mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-
undangan sebelum secara resmi dibahas oleh institusi yang
berkompeten; dan
5. Memublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan agar
mendapatkan tanggapan masyarakat/publik.

Menurut Ichwanuddin, setidaknya ada lima tahapan ruang
partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, yakni: 293
Pertama, tahap penyusunan program legislasi nasional,
dimungkinkan partisipasi masyarakat dalam tahap konsultasi dan
komunikasi untuk memberi masukan dan memantapkan program
legislasi nasional.
Kedua, penyusunan prakarsa RUU, ada dua tahap masyarakat bisa
terlibat, yaitu dalam penyusunan NA dan dalam forum konsultasi.
Ketiga, proses perancangan UU di DPR, DPD, dan Pemerintah.
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui peran perguruan
tinggi atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama dengan alat
kelengkapan DPR dalam membuat RUU.
Keempat, proses pengusulan di DPR. Dalam tahap ini tidak ada
peran serta masyarakat karena sifatnya DPR hanya menyampaikan
informasi saja.
Kelima, dalam pembahasan di DPR, peran serta masyarakat
terletak dalam RDPU.
Menurut Saifudin, partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu
partisipasi masyarakat pada tahap: ante legislative, legislative, dan post
legislative. 294
Dengan mengikuti logika UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun
2019, ketiga tahapan tersebut merupakan tahap ante legislative meliputi
tahapan perencanaan dan penyusunan. Tahap legislative meliputi

293 Wawan Ichwanuddin, Masyarakat Sipil dan Kebijakan Publik, Studi Kasus Masyarakat Sipil Dalam
Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan, (Jakarta: YAPPIKA, 2006), hlm.33.
294 Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: UII Press,
2009), hlm. 309.

330 dpr.go.id