Page 340 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

mandatnya kepada negara, maka pembentukan kebijakan publik
sepenuhnya diserahkan kepada negara. Partisipasi masyarakat hanya
dibutuhkan pada saat memilih orang-orang yang akan menduduki
berbagai jabatan di lembaga negara, misalnya melalui Pemilu.
Masyarakat atau publik sepenuhnya mempercayakan kepentingannya
terkait RUU yang sedang dibahas kepada wakil-wakil yang telah
dipilihnya.
Kedua, sekalipun telah memberikan mandatnya kepada negara,
masyarakat tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan
kebijakan yang akan dikeluarkan negara. Partisipasi masyarakat, secara
umum, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Negara menjamin tersedianya ruang partisipasi yang luas bagi
masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan.
2. Negara bekerjasama dengan masyarakat dalam seluruh proses
penyusunan kebijakan.

F. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM HUKUM
POSITIF DI INDONESIA
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia.
Penegasan ini diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.15
Tahun 2019 Bab XI tentang Partisipasi Masyarakat, mencantumkan 4
(empat) ayat yang menjamin partisipasi masyarakat, yaitu:
1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat
umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar,
lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan
atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan
secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

325
dpr.go.id