Page 337 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 337
PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
Semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin baik, dan sebaliknya
semakin rendah partisipasi masyarakat dinilai kurang baik, karena dapat
dimaknai masyarakat tidak lagi peduli terhadap masalah kenegaraan. 278
Definisi lainnya tentang partisipasi politik juga disampaikan oleh
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political
Participation in Developing Countries memberi tafsiran yang lebih luas
dengan secara eksplisit memasukkan tindakan ilegal dan kekerasan: 279
“ Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai
pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau
kolektif, teroganisir, atau spontan, mantap atau sporadis, secara
damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif dan tidak
efektif.”
Definisi lainnya tentang partisipasi politik juga disampaikan
Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam Participation in America yang
menyebutkan partisipasi politik merupakan dimensi individu dalam
rangka perebutan posisi di pemerintahan. 280
“ Partisipasi politik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh
individu-individu warga negara untuk mempengaruhi tindakan-
tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah.”
Hal ini sejalan dengan pandangan Robert A. Dahl yang memasukkan
partisipasi efektif sebagai salah satu kriteria demokrasi. Menurutnya,
sebelum sebuah kebijakan diputuskan untuk diberlakukan, maka
seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif
untuk membuat pandangan mereka agar diketahui anggota lainnya. 281
Kendati demikian, definisi soal partisipasi politik memiliki batasan-
batasannya. Karena ada yang berpendapat partisipasi politik adalah
tindakan atau aktivitas yang bukan keinginan, pendapat, keyakinan,
278 Ibid, hlm. 368-369.
279 Ibid, hlm. 368.
280 Sidney Verba & Norman H. Nie dalam Participation in America, (New York: Harper and Row, 1972).
Sebagaimana dikutip oleh Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambaradi, Kuasa Rakyat, Analisis tentang
Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, (Bandung: Mizan, cetakan I,
Juni 2011), hlm. 80.
281 Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 52.
322 dpr.go.id
