Page 332 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

bahkan menimbulkan gejolak sosial. Oleh karena itu, pemerintah
mempunyai legitimasi untuk bertindak atas nama masyarakat dan
menghindari konflik tuntutan dan ketidakstabilan masyarakat. 269
Kelemahan dari teori demokrasi elite, anggota legislatif dan
birokrat seringkali memandang partisipasi masyarakat dalam berbagai
hal dengan sebelah mata, bahkan menganggap partisipasi pemilih
(konstituen) hanya diperlukan dalam dua peristiwa saja, yaitu pada
saat Pemilu/Pilkada dan pada saat masyarakat membayar pajak untuk
APBN.
Sementara itu menurut teori demokrasi partisipatif (participatory
democracy) menyatakan bahwa, warga, baik secara perorangan
maupun secara berkelompok bukanlah semata-mata konsumen
kepuasan (consumers of satisfaction), tetapi membutuhkan kesempatan
dan dorongan untuk pengungkapan dan pengembangan diri (self
expression and development). Menyadari bahwa partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerintah adalah bagian dari pengembangan
diri dan kesempatan dalam mengemukakan pendapat atau ekspresi
masyarakat itu sendiri sebagai pemegang kedaulatan mutlak, maka
partisipasi masyarakat dalam sebuah negara menjadi teramat penting.
Teori ini menolak asumsi bahwa warga masyarakat satu dengan
yang lain selalu berada dalam keadaan konflik kepentingan, tapi
sebaliknya berpandangan bahwa hakikat dari kepribadian manusia
adalah saling melengkapi dalam kehidupan bersama, dan dapat
menyelaraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan
bersama melalui cara/pendekatan yang dapat diterima. Menurut
teori demokrasi partisipatif, hakikat demokrasi adalah untuk menjamin
keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan masyarakat yang
mungkin terkena dampak dari putusan tersebut. Intinya, teori partisipatif
tidak hanya ingin mewujudkan pemerintahan yang demokratis tetapi
270
juga masyarakat yang demokratis.
271
Sementara itu menurut Kusnadi Harjasosumantri, kriteria
partisipasi masyarakat dalam hubungannya dengan sistem perwakilan
dapat diberikan jawaban sebagai berikut:

269 Gibson J.L, Ivancevich J.M, Donnely Jr., J.H. and Konopaske, R. 2006. Organizations: Behavior Structure
Processes. Twelfth edition. New York: McGraw Hill, hlm. 22-23.
270 Ibid.
271 Kusnadi Harjasosumantri, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Peran
Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Manajemen Keuangan.Vol3. No.
1, 2005.

317
dpr.go.id