Page 330 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah
negara hukum yang demokrasi tidak lagi semata-mata menjadi wilayah
dominasi eksekutif (birokrat) dan/atau parlemen, namun juga sudah
menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di
dalamnya. Sebagai subjek yang akan menerima dampak keberlakukan
peraturan perundang-undangan, masyarakat ikut menentukan arah
kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,
tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil
sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan
dilaksanakan dengan baik. Selain itu disadari bahwa salah satu prasyarat
penting untuk menghasilkan produk hukum yang responsif adalah
partisipasi masyarakat. 266
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan juga sebagai bagian dari pelaksanaan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat
dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta asas
keterbukaan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun
2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Sebelumnya partisipasi masyarakat dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 53
UU No. 10 Tahun 2004.
Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, selain melalui penelitian dan penyusunan
NA, juga harus dilibatkan dalam penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan.
Sesuai dengan asas keterbukaan sebagaimana asas yang
digariskan dan ditentukan dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011
jo. UU No.15 Tahun 2019, menjelaskan yang dimaksud dengan “asas
keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan
dan terbuka.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
266 Yuliandri, Pengkajian Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Laporan Akhir, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum
Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl, Jakarta, 2014, hlm. 6.

315
dpr.go.id