Page 328 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

3. Lokakarya dan seminar;
4. Dalam bentuk pengajuan usul inisiatif;

5. Dalam bentuk perancangan terhadap suatu RUU.
Sedangkan partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan UU
berupa:
1. Audiensi dalam bentuk RDPU;
2. Mengajukan RUU alternatif;
3. Masukan melalui media cetak;

4. Masukan melalui media elektronik;
5. Unjuk rasa;
6. Diskusi, lokakarya, dan seminar.
Secara teoretis setidaknya ada empat konsep terkait partisipasi
masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
antara lain sebagai berikut: 263
1. Partisipasi sebagai kebijakan. Konsep ini memandang
partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat
kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan.
2. Partisipasi sebagai strategi. Konsep ini melihat partisipasi
sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan
masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah.

3. Partisipasi sebagai alat komunikasi. Konsep ini melihat
partisipasi sebagai alat komunikasi pemerintah selaku
pelayan rakyat untuk mengetahui keinginan masyarakat.

4. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Konsep ini
melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan
membangun pengertian dan kepercayaan di masyarakat.

Bila kita refleksikan dengan pembentukan peraturan perundang-
undangan, serta analisis mengenai konsep partisipasi masyarakat
dapat diartikan “bahwa pada pokoknya semua pihak, baik dalam

263 Hamzah Halim dan Kemal Ridindosyahrul Putra, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah
(Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Dinsertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

313
dpr.go.id