Page 324 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang
partisipatif dianut oleh UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019,
yang menunjukkan bahwa sistem pembentukan peraturan perundang-
undangan telah berubah dari strategi top-down yang digunakan di masa
Orde Baru, menjadi strategi buttom-up and top-down planning yang
didasarkan pada model pembentukan peraturan perundang-undangan
yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh, dimulai dari
perencanaan hingga pengundangan.
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang
partisipatif dan melibatkan masyarakat yang selama ini hanya merupakan
aspek legalitas formal semata, telah mengakibatkan produk peraturan
perundang-undangan yang dihasilkan belum memiliki karakter hukum
responsif. Oleh karena itu, diperlukan model pembentukan peraturan
perundang-undangan yang berkarakter responsif dan partisipatif,
dengan cara melibatkan masyarakat secara penuh dan seluas-luasnya,
terutama elemen masyarakat yang terkait dengan materi muatan yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut.

309
dpr.go.id