Page 327 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Terkait dengan model partisipasi masyarakat dalam pembentukan
sebuah UU tidaklah tunggal. Seperti yang dilansir dalam sebuah
program sebagai bentuk dukungan terhadap parlemen di Afrika Selatan
(Parliamentary Support Programme) dengan dukungan European Union
memberikan contoh model partisipasi masyarakat dalam pembentukan
UU.
Pertama, Pure Representative Democracy, partisipasi masyarakat
masih murni. Pengambilan keputusan publik dilakukan oleh wakil-wakil
yang dipilih melalui Pemilu untuk duduk dalam lembaga perwakilan.
Kedua, A Basic Model of Public Participation, model ini membuka
peluang bagi warga negara untuk melakukan interaksi dengan wakilnya
di legislatif. Di dalam model ini, wakil rakyat tidak membuka ruang
dialog, namun interaksi dilakukan dalam bentuk lain selain dialog.
Ketiga, A Realism Model of Public Participation, model ini partisipasi
publik didominasi oleh adanya kelompok-kelompok kepentingan dan
organisasi-organisasi lainnya yang diorganisir. Dalam model ini, makna
public direduksi dengan kelompok dan organisasi yang telah diorganisir.
Keempat, The Possible Ideal for South Africa, model ini merupakan
perluasan dari tiga model sebelumnya dengan memasukkan tiga
kelompok partisipan yaitu, those who are organized and strong; those who
are organized but weak, and those who are weak and organized. Dengan
model ini memunculkan dua dimensi, yaitu dimensi peranan partai-
partai politik dan partai mayoritas serta dimensi hubungan perwakilan
dengan eksekutif. 261
Partisipasi masyarakat sendiri dibagi menjadi tiga hal, yakni
partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan penyiapan RUU,
partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan UU dan partisipasi
masyarakat sesudah menjadi UU. 262
Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan penyiapan
RUU terdiri dari:
1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian;
2. Dalam bentuk diskusi;

261 Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (UII Press: Yogyakarta,
Juli 2009, cetakan I). Buku ini merupakan hasil penelitian Disertasi pada Tahun 2006 (Jakarta: Fakultas Hukum UI,
2006), hlm. 176-180.
262 Pataniari Siahaan, Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan Pasca Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Konpress, November 2012), hlm. 432-438.

312 dpr.go.id