Page 326 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengartikan partisipasi
politik sebagai kegiatan warga negara sipil (private citizen) yang bertujuan
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dalam
257
konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, kata partisipasi
menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi,
mengontrol, dan mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan
sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan. 258
Partisipasi yang dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan
masyarakat, baik secara individu maupun kelompok secara aktif
dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan yang diandalkan.
259
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan
atau dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah:
1. Memberi informasi yang dibutuhkan kepada pemerintah;

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan,
termasuk untuk taat pada peraturan perundang-undangan;
3. Membantu perlindungan hukum; dan
4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan.
Melalui partisipasi masyarakat diharapkan peraturan perundang-
undangan akan memiliki kelebihan dalam hal efektifitas keberlakuan
dalam masyarakat. Lebih dari itu, partisipasi juga memberikan legitimasi
atau dukungan politik dari masyarakat terhadap pembentukan peraturan
perundang-undangan. DPR sebagai pemegang fungsi legislasi,
dituntut untuk membuka pintu yang seluas-luasnya bagi partisipasi
masyarakat dan apabila disepakati bahwa reformasi politik di Indonesia
merupakan tahapan untuk menuju demokrasi yang mencerahkan
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggota DPR merupakan
perwujudan representasi politik rakyat yang harus peka kepada aspirasi
publik yang telah memilihnya. 260

257 Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, Partipasi Politik di Negara Berkembang, Diterjemahkan Oleh
Sahat Simamora, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), hlm. 17.
258 Joko Riskiyono, Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Telaah Atas
Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Perludem, 2016), hlm. 29.
259 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan
Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.187.
260 Ibid.

311
dpr.go.id