Page 329 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

struktur kenegaraan dan pemerintahan, dapat memprakarsai gagasan
pembentukan UU walaupun ditentukan bahwa inisiatif yang bersifat
resmi harus datang dari Presiden, DPR dan DPD. Konsekuensinya
inspiratif lembaga lain atau pihak lain tetap harus diajukan melalui salah
264
satu dari ketiga pintu tersebut yakni Presiden, DPR atau DPD
Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie dengan mengutip Cornelius M.
Kerwin, menyatakan bahwa semua pihak dapat memprakarsai gagasan
pembentukan UU. Prinsip semacam ini hampir berlaku di semua negara
demokrasi. Jelasnya Jimly Asshiddiqie menyatakan:
“Rules can be initiated in variety of ways. Statutory mandates,
judicial orders, petitions from of public, and agency determinations of need
can all cause a rule-making to begin. A requirement that chose about to
begin writing, rules must secure permission to do so from senior agency
officials or simply must inform higher authorities that a rule making is being
initiated, serves a number of purposes.”
Dilihat dari perkembangannya, partisipasi masyarakat khususnya
dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan konsep yang berkembang dalam sistem politik modern.
Penyediaan ruang publik atau tersedianya mekanisme mewujudkan
partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak dan sebuah keniscayaan
sebagai upaya demokrasi sejak pertengahan abad 20. Masyarakat
nampaknya semakin sadar tentang hak-hak politiknya termasuk
berpartisipasi dalam proses pembentukan (perumusan) UU. Proses
perumusan peraturan perundang-undangan setidaknya diatas kertas
tidak lagi monopoli kekuasaan birokrat dan/atau parlemen. 265

B. FUNGSI PARTISIPASI MASYARAKAT
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan merupakan wujud dari konsep keterbukaan dan konsep
demokrasi. Partisipasi masyarakat semakin penting keberadaannya
dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu karakteristik
dari prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

264 Jimly Asshiddiqie: Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ikhtiar
Baru Van Hoeve, (Jakarta: Cetakan Pertama, 1994), hlm. 186
265 PSHK, Tingkat Keikutsertaan Masyarakat Dalam ... – Neliti, Media.Neliti.com › Media › Publications ›
280209-Ting..., di akses pada tanggal 9 Februari 2019.

314 dpr.go.id