Page 331 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pintu masuk
masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
diutamakan melalui penyusunan NA, karena dari sanalah permasalahan
berasal dari masyarakat itu sendiri, dan kebutuhan untuk menyelesaikan
permasalahan melalui peraturan perundang-undangan tersebut dari
diri masyarakat, dan bukan dari para pemegang kekuasaan. 267

C. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEMOKRASI
Timbul anggapan bahwa dalam sebuah negara yang menganut
sistem pemilihan, tidak ada keharusan untuk melaksanakan bentuk
partisipasi masyarakat, karena sejatinya wakil rakyat bertindak untuk
kepentingan rakyat. Pemikiran semacam ini berangkat dari dua teori,
yaitu: 268
1. Teori demokrasi elite (elite democracy); dan
2. Teori demokrasi partisipatif (participatory democracy).

Dalam konteks ini, belum pernah dilakukan pengujian untuk
menentukan teori yang lebih efektif dalam praktik penjaringan partisipasi
masyarakat, yang berbasis transparansi dan akuntabilitas terhadap
pemilih. Menurut teori demokrasi elite, ruang lingkup demokrasi terbatas
dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemilu yang bebas dan jujur.
Aneka partisipasi masyarakat yang langsung atau tidak langsung sangat
dibutuhkan untuk kebaikan hidup dan kesejahteraan rakyat.
Dalam kenyataannya, teori demokrasi elite mengutamakan
kestabilan dan kewenangan pemerintah, dan juga peran serta anggota
badan legislatif untuk mengawasi bahwa kebijakan pemerintah dalam
membuat kebijakan dan keputusan administrasi tidak menyimpang dari
kepentingan umum warga pemilih.
Menurut pandangan teori demokrasi elite, minimnya partisipasi
masyarakat disebabkan oleh warga yang cenderung lebih memikirkan
diri sendiri (selfish), berjuang untuk kepuasan (satisfaction) diri sendiri, dan
perbedaan kepentingan diantara anggota masyarakat yang kemudian

267 Ibid.
268 Kemitraan, Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, Seri
Demokrasi Elektoral Buku 1(Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, www. Kemitraan.or.id, 2011).

316 dpr.go.id