Page 336 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

penyusunan NA, seharusnya juga melibatkan partisipasi masyarakat,
dalam bentuk diksusi publik, diskusi ahli, penelitian atas kebutuhan
hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini DPR tidak harus
mengejar banyaknya UU yang dilahirkan dalam periode tertentu, tetapi
yang diperlukan adalah sejauhmana UU itu dibutuhkan dan sejauhmana
efektifnya bagi perbaikan penyelenggaraan negara untuk kemakmuran
masyarakat.
Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memenuhi
asas demokrasi, yaitu demokrasi yang partisipatif, dalam rangka
menghasilkan UU yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan
sesuai kehendak masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan UU adalah salah satu bentuk pelaksanaan prinsip
demokrasi. Mengabaikan partisipasi masyarakat sama saja dengan
mengabaikan prinsip demokrasi. 276

E. PARTISIPASI POLITIK

Dalam literatur ilmu politik, partisipasi masyarakat erat kaitannya
dengan partisipasi politik, karena partisipasi politik juga erat dengan
kebijakan publik. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang
atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik,
antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau
tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal ini
sebagaimana disebut Herbert McClosky: 277
“ Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses
pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak langsung,
dalam proses pembentukan kebijakan umum.”
Bagi negara demokrasi, partisipasi politik merupakan
pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan yang absah oleh
rakyat. Karena konsep partisipasi bertolak dari paham bahwa kedaulatan
ada di tangan rakyat yang bertujuan untuk menentukan masa depan
masyarakat itu sendiri.

276 Ibid.
277 Herbert McClosky, Political Participation: International Encyclopedia of the Soscial Sciences, (New York:
The Macmillan Company, ed. II, 1972), XII, hlm. 252 sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, op cit, hlm. 367.

321
dpr.go.id