Page 334 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 334
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
yang akan diatur, menjadi suatu keharusan, sehingga menghasilkan
suatu peraturan perundang-undangan yang demokratis berkarakter
responsif.
D. PARTISIPASI MASYARAKAT MERUPAKAN
BAGIAN DARI DUE PROCESS OF LAW
Salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah due proses
of law, artinya segala kebijakan dan tindakan negara harus berdasarkan
pada prosedur tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam
Black’s Law Dictionary, mengenai due process of law dinyatakan sebagai
berikut: 273
’’ Due Process of law implies the right of the person affected thereby
to be present before the tribunal which pronounces judgement upon
the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive
sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right
of controverting, by proof, every material fact which bears on the
question of right in the matter involved. If any question of fact or
liability be conclusively presumed against him, this is no due process
of law.”
Menurut Tobias dan Petersen due process of law merupakan
constitutional guaranty…that no person will be deprived of live, liberty of
property for reason that arbitrary actions of the government. Unsur-unsur
dari due process of law adalah hearing, counsel, defence, evidence, and
a fair and impartial court. Due process of law, merupakan cerminan
274
penyelenggaraan negara yang dalam segala kebijakannya terukur
secara hukum demi melindungi berbagai kepentingan para stakeholders
negara.
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, merupakan salah
satu bentuk implementasi negara hukum yang demokratis. Negara
hukum meniscayakan segala bentuk tindakan atau kebijakan negara
harus berdasarkan hukum yang ada sebelumnya dan dilandasi oleh
273 Black, Henry, Black’s Law Dictionary, USA: West Group, 1979, hlm. 500.
274 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 27.
319
dpr.go.id