Page 334 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 334

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
                                                                PEMBENTUKAN PERATURAN
                                                                  PERUNDANG-UNDANGAN


                           yang akan diatur, menjadi suatu  keharusan,  sehingga  menghasilkan
                           suatu peraturan perundang-undangan  yang demokratis berkarakter
                           responsif.


                           D.   PARTISIPASI        MASYARAKAT          MERUPAKAN
                                BAGIAN DARI DUE PROCESS OF LAW

                                Salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah due proses
                           of law, artinya segala kebijakan dan tindakan negara harus berdasarkan
                           pada prosedur tertentu  yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam
                           Black’s Law Dictionary, mengenai due process of law dinyatakan sebagai
                           berikut: 273

                                ’’ Due Process of law implies the right of the person affected thereby
                                to be present before the tribunal which pronounces judgement upon
                                the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive
                                sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right
                                of controverting, by proof, every material fact which bears on the
                                question of right in the matter involved. If any question of fact or
                                liability be conclusively presumed against him, this is no due process
                                of law.”

                                Menurut  Tobias dan Petersen  due  process  of  law merupakan
                           constitutional guaranty…that no person will be deprived of live, liberty of
                           property for reason that arbitrary actions of the government. Unsur-unsur
                           dari due process of law adalah hearing, counsel, defence, evidence, and
                           a fair and impartial court.   Due process of law, merupakan cerminan
                                                 274
                           penyelenggaraan negara  yang dalam segala kebijakannya terukur
                           secara hukum demi melindungi berbagai kepentingan para stakeholders
                           negara.
                                Partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, merupakan salah
                           satu bentuk implementasi negara hukum  yang demokratis. Negara
                           hukum  meniscayakan  segala  bentuk  tindakan  atau  kebijakan  negara
                           harus berdasarkan hukum  yang ada sebelumnya dan dilandasi oleh

                          273 Black, Henry, Black’s Law Dictionary, USA: West Group, 1979, hlm. 500.
                          274 Mardjono  Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan
                       Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 27.


                                                                                  319
                                                                         dpr.go.id
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339