Page 335 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Dalam negara hukum,
tidak ada tindakan atau kebijakan negara yang tidak memiliki dasar dan
pijakan hukum. Kebijakan yang tidak berdasarkan hukum dianggap
unlawful policy yang dapat dinyatakan inkonstitusional.
Dalam kehidupan kenegaraan, DPR berwenang membentuk UU
(Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), tetapi dalam proses pembentukan
UU itu harus disetujui bersama dengan Presiden dan dalam hal-hal
tertentu dibahas bersama atau dengan pertimbangan DPD. Tata cara
pembahasan dan persetujuan UU pun diatur sedemikian rupa oleh
hukum prosedur yang wajib diikuti oleh DPR dalam menggunakan
wewenangnya membentuk UU. Tatacara pembentukan UU tersebut
diatur dalam Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. UU yang lahir tidak
melalui tatacara pembentukan yang telah ditentukan oleh hukum dapat
dinayatakan cacat prosedur dan inkonstitusional. 275
Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU merupakan
sebuah keniscayaan bagi pembentukan UU yang baik dalam negara
yang menganut prinsip demokrasi. Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 jo.
UU No.15 Tahun 2019 hanya memberikan hak bagi masyarakat untuk
memberikan masukan secara tertulis atau lisan dalam pembentukan
UU, dan sebaliknya mengharuskan pembentuk UU untuk memberikan
akses yang mudah bagi masyarakat untuk memberikan masukan bagi
pembentukan suatu UU.
Pembentukan UU yang baik, seharusnya mewajibkan pembentuk
UU menyebarluaskan dan mensosialisasikan suatu RUU kepada
masyarakat, agar benar-benar diketahui oleh masyarakat dan
masyarakat dapat secara aktif memberikan respon, tidak sekedar
hak bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Dengan kewajiban
sosialisasi, akan ada suatu prosedur sosialisasi yang wajib dilakukan
oleh pembentukan UU. Salah satu prosedur yang harus ditempuh
dalam pembentukan UU adalah adanya NA (Pasal 43 ayat 3 dan Pasal
44 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No.15 Tahun 2019) yang harus dibuat
sesuai dengan norma-norma tertentu. Selain sosialisasi RUU, dalam

275 Badan Legislasi DPR RI, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan PUU, Materi Seminar Nasional
“Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang”
diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI, Crowne Hotel, 3-4 Okt 2017).

320 dpr.go.id