Page 333 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah satu bentuk
demokrasi bukan satu-satunya terkait partisipasi.
2. Bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk
demokrasi langsung dan tidak mereduksi makna partisipasi.
3. Bahwa bukanlah warga masyarakat atau sekelompok warga
masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil
keputusan, mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap
persiapan pengambilan keputusan berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Kusnadi Harjasosumantri menyatakan bahwa,
monopoli negara dan lembaga-lembaganya untuk mengambil
keputusan tidaklah dipersoalkan oleh adanya partisipasi masyarakat ini.
Terkait dengan pemikiran tentang partisipasi masyarakat, dalam
konvensi internasional dikenal Convention on Access Information, Public
Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental
Matters” (The Aarhus Convention), Denmark, 23-25 Juni 1998, yang dalam
konsiderannya antara lain dinyatakan:
272
“Recognition the desirability of transparency in all branches,
government and inviting legislative bodies to implement the
principles of this convention in their proceedings.”

Walaupun “the Aarhus Convention” berlaku hanya di Uni
Eropa, namun beberapa ketentuan dalam Konvensi tersebut layak
dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai acuan guna memahami
lebih lanjut mengenai fungsi partisipasi masyarakat pada persiapan
pembentukan peraturan perundang-undangan “generally applicable
legally binding rules”.
Dengan pandangan beberapa ahli di atas, dapat dikatakan bahwa
partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, dalam proses pengambilan keputusan mengenai substansi

272 Konvensi UNECE tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Akses
terhadap Keadilan dalam Masalah Lingkungan, biasanya dikenal sebagai Konvensi Aarhus. Aarhus, Denmark. Ini mulai
berlaku pada 30 Oktober 2001. UE telah mulai menerapkan prinsip tipe Aarhus dalam perundang-undangannya,
terutama Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC). Konvensi Aarhus memberikan hak publik mengenai
akses informasi, partisipasi publik dan akses keadilan, dalam proses pengambilan keputusan pemerintah mengenai
hal-hal yang menyangkut lingkungan lokal, nasional dan lintas batas. Ini berfokus pada interaksi antara publik dan
otoritas publik.

318 dpr.go.id